jendelafendi: September 2010

Wednesday, September 29, 2010

Masih Ada Limbah Aki Bekas

Seperti halnya warga Desa Gunung Gangsir lainnya, Mochamad Sakir tak henti-hentinya merasa jengkel. Pria berusia 60 tahun ini harus berkali-kali menancapkan papan peringatan pencemaran di tempat yang hanya berjarak 20 meter dari pabrik milik PT Indra Eramulti Logam Indonesia, perusahaan pengolah aki bekas. "Ini pun sering dicopot oleh petugas polisi dan kecamatan," katanya. Masyarakat setempat memang menuding Indra Eramulti sebagai sumber pencemaran.
Kekesalan masyarakat desa di Kecamatan Beji, Pasuruan, Jawa Timur, itu bukan satu-satunya masalah yang menghadang Indra Eramulti. Perusahaan ini juga mesti menghadapi ancaman demo para pemulung limbah yang biasa memungut sisa hasil olahan di belakang pabrik. "Jika tidak dikeluarkan, kita didemo," kata Suryadi (bukan nama sebenarnya), seorang staf produksi Indra Eramulti, sambil mengingatkan tentang demo pemulung pada awal bulan ini karena Indra Eramulti sudah tiga bulan tak mengeluarkan limbah. Padahal limbah yang jadi sumber penghidupan para pemulung itu antara lain adalah timah hitam.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23/1997, timah hitam (Pb) tergolong bahan beracun dan berbahaya atau B3 yang dilarang untuk diimpor. Bagi tiga perusahaan pengolah aki bekas yang ada, larangan ini mestinya efektif berlaku sejak tahun lalu. Selain Indra Eramulti, dua perusahaan lain adalah PT Non Ferindo Utama (Tangerang) dan PT Muhtomas (Cikarang). Tapi, hingga kini mereka terus melobi Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan instansi pemerintah lainnya. "Menjengkelkan. Mereka sudah diberi lima tahun, kok malah ketergantungan," kata Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim dengan nada tinggi.
Alih-alih menyesuaikan diri, sepanjang masa antara 1997 dan 2002 ketiga perusahaan itu justru meningkatkan volume impor aki bekas tiap tahun. Dari sekitar 136 ribu ton per tahun kapasitas "produksi" mereka, 80 persen aki bekas yang mereka olah berasal dari impor. Berbagai industri kecillah yang kemudian memanfaatkan dan mengelola aki bekas dalam negeri.
Meski begitu, menurut Ahmad Safiun, Ketua Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia, bila impor dihentikan, aki bekas dalam negeri tak akan memenuhi kapasitas produksi ketiga perusahaan itu. "Break even point saja tidak tercapai, apalagi ditambah stok bahan baku semakin berkurang karena hasil olahan diperuntukkan buat ekspor. Pelan-pelan, mati dong perusahaan," katanya.
Para pengusaha mengaku mau saja mengurusi aki bekas dalam negeri. Syaratnya, seperti kata Andri Nurjaya, Manajer Keuangan PT Non Ferindo Utama, "Kalau kurang, berikan dong kuota impor." Pemerintah menolak. Para pengusaha pun mengambil jalan pemutusan hubungan kerja. "Ini baru sedikit, sambil menunggu kebijakan pemerintah," kata Andri. Tidak aneh bila akhir-akhir ini demo karyawan tiga perusahaan itu sering muncul di Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Mereka menuntut agar perusahaan kembali diberi hak impor sehingga tak perlu ada pengurangan karyawan ataupun mematikan aktivitas perusahaan.
Melihat hal itu, Ahmad Safrudin, Ketua Environmental Task Force, lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada pencemaran timah hitam, merkuri, dan persistent organo-pollutant, cenderung pesimistis. Menurut dia, tak ada niat pemerintah dan pengusaha melindungi lingkungan dari pencemaran limbah B3. "Kalau serius, seharusnya banyak industri yang kena sanksi dan ditutup.
Apa KLH pernah melakukan investigasi dan meneliti pencemaran timah hitam dari aki bekas?" kata mantan Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta ini. Kementerian Lingkungan Hidup memang mengaku tak punya data tentang pencemaran timah hitam akibat aki bekas.
Salah satu kemungkinan sumber pencemaran adalah aktivitas peleburan aki liar di kawasan Cengkareng. Dalam pengamatan TEMPO, cara kerjanya bahkan termasuk sederhana: aki bekas yang sudah dipreteli diambil sel-sel timahnya, kemudian dimasak di kuali baja bergaris tengah semeter dengan menggunakan arang sebagai bahan bakar, dibantu blower sebagai pemancar api. Lalu, timah leburan cair dicetak berbentuk batangan, dengan variasi berat 1-5 kilogram.
Penduduk sekitar sebenarnya resah dengan keberadaan industri yang tak jelas itu. Ditambah lagi polusi asap pembakaran dan sampah bekas aki sangat mengganggu. Tapi penduduk tak berkutik, apalagi berani protes. "Banyak premannya di sini," kata seorang ibu yang menolak disebut namanya. Menanggapi ini, Ian Swargana, Kepala Bidang Pengembangan Manufaktur Prasarana dan Jasa Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi di Kementerian Lingkungan Hidup, hanya bisa berkata, "Yang kecil-kecil memang agak sulit dideteksi dan dipantau."
Padahal industri kecil-kecil itu banyak bertebaran di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta. Sampai kini semuanya masih melenggang saja meraup keuntungan. Bayangkan, pemulung menghargai Rp 2.500 sampai Rp 3.000 untuk 1 kilogram timah dari aki bekas. Setelah diolah, timah bisa dihargai Rp 15 ribu sekilonya. Hal ini dibenarkan Rasyid, 38 tahun, salah seorang pemulung limbah Indra Eramulti. Sehari saja ia bisa mengantongi Rp 50 ribu sampai Rp 75 ribu.
Timah hitam, yang dihasilkan dari proses peleburan itu, bisa tinggal di dalam tubuh. Sifatnya juga akumulatif. Efeknya besar sekali terhadap tubuh. ''Badan saya gatal-gatal dan sesak napas,'' kata Rasyid dengan nada takut-takut, karena Indra Eramulti tak membolehkannya bercerita kepada siapa pun. Gatal-gatal dan sesak napas baru sebagian saja. Masih banyak akibat buruk lainnya (baca, Bila Terkontaminasi B3).
Masyarakat Gunung Gangsir telah berkali-kali mempermasalahkan hal itu kepada instansi terkait. Tapi hasilnya nihil. "Kami sudah kehabisan akal," kata Sakir. Kementerian Lingkungan Hidup justru memastikan tak ada masalah lingkungan pada perusahaan pengolah aki impor. Alasannya, limbah sudah dibuang ke tempat pembuangan limbah B3. "Kita selalu memantau itu," kata Nabiel Makarim.
Kenyataannya memang berbeda benar. Maka, ironi itu seperti ada di mana-mana di negeri ini: undang-undang berlaku, tapi banyak pelanggar yang tetap melenggang.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

H. Comdev dan Kewilayahan Add comments

Harian Pikiran Rakyat, 22 April 2008
Oleh Edi Suharto

TANGGUNG jawab sosial perusahaan atau CSR (corporate social responsibility) kini jadi frasa yang semakin populer dan marak diterapkan perusahaan di berbagai belahan dunia. Menguatnya terpaan prinsip good corporate governance seperti fairness, transparency, accountability, dan responsibility telah mendorong CSR semakin menyentuh “jantung hati” dunia bisnis.

Di tanah air, debut CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 yang belum lama ini disahkan DPR. Disebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1).

Namun, UU PT tidak menyebutkan secara terperinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang melanggar. Pada ayat 2, 3, dan 4 hanya disebutkan bahwa CSR “dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran.” PT yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini baru akan diatur oleh peraturan pemerintah yang hingga kini belum dikeluarkan.

Akibatnya, standar operasional mengenai bagaimana menjalankan dan mengevaluasi kegiatan CSR masih diselimuti kabut misteri. Selain sulit diaudit, CSR juga menjadi program sosial yang “berwayuh” wajah dan mengandung banyak bias.

Banyak perusahaan yang hanya membagikan sembako atau melakukan sunatan massal setahun sekali telah merasa melakukan CSR. Tidak sedikit perusahaan yang menjalankan CSR berdasarkan copy-paste design atau sekadar “menghabiskan” anggaran. Karena aspirasi dan kebutuhan masyarakat kurang diperhatikan, beberapa program CSR di satu wilayah menjadi seragam dan seringkali tumpang tindih.

Walhasil, alih-alih memberdayakan masyarakat, CSR malah berubah menjadi Candu (menimbulkan kebergantungan pada masyarakat), Sandera (menjadi alat masyarakat memeras perusahaan), dan Racun (merusak perusahaan dan masyarakat).

Sejarah singkat

Pengertian CSR sangat beragam. Intinya, CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Beberapa nama lain yang memiliki kemiripan dan bahkan sering diidentikkan dengan CSR adalah corporate giving, corporate philanthropy, corporate community relations, dan community development.

Ditinjau dari motivasinya, keempat nama itu bisa dimaknai sebagai dimensi atau pendekatan CSR. Jika corporate giving bermotif amal atau charity, corporate philanthropy bermotif kemanusiaan dan corporate community relations bernapaskan tebar pesona, community development lebih bernuansa pemberdayaan.

Dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business (1998) karya John Elkington.

Mengembangkan tiga komponen penting sustainable development, yakni economic growth, environmental protection, dan social equity yang digagas the World Commission on Environment and Development (WCED) dalam Brundtland Report (1987), Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P (profit, planet, dan people). Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit), tetapi memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people).

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (corporate social activity) atau aktivitas sosial perusahaan. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Melalui konsep investasi sosial perusahaan seat belt, sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasannya kegiatan perusahaan membawa dampak (baik maupun buruk) bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi.

Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya shareholders atau para pemegang saham, melainkan pula stakeholders, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Stakeholders dapat mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan pemerintah selaku regulator. Jenis dan prioritas stakeholders relatif berbeda antara satu perusahaan dan lainnya, bergantung pada core bisnis perusahaan yang bersangkutan (Supomo, 2004).

Sebagai contoh, PT Aneka Tambang, Tbk. dan Rio Tinto menempatkan masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai stakeholders dalam skala prioritasnya. Sementara itu, stakeholders dalam skala prioritas bagi produk konsumen seperti Unilever atau Procter & Gamble adalah para customer-nya.

Bias-bias CSR

Berdasarkan pengamatan terhadap praktik CSR selama ini, tidak semua perusahaan mampu menjalankan CSR sesuai filosofi dan konsep CSR yang sejati. Tidak sedikit perusahaan yang terjebak oleh bias-bias CSR berikut ini.

Pertama, kamuflase. CSR yang dilakukan perusahaan tidak didasari oleh komitmen genuine, tetapi hanya untuk menutupi praktik bisnis yang memunculkan ethical questions. Bagi perusahaan seperti ini, CD bukan kepanjangan dari community development, melainkan “celana dalam” yang berfungsi menutupi “aurat” perusahaan. McDonald`s Corporation di AS dan pabrik sepatu Nike di Asia dan Afrika pernah tersandung kasus yang berkaitan dengan unnecessary cruelty to animals dan mempekerjakan anak di bawah umur.

Kedua, generik. Program CSR terlalu umum dan kurang fokus karena dikembangkan berdasarkan template atau program CSR yang telah dilakukan pihak lain. Perusahaan yang impulsif dan pelit biasanya malas melakukan inovasi dan cenderung melakukan copy-paste (kadang dengan sedikit modifikasi) terhadap model CSR yang dianggap mudah dan menguntungkan perusahaan.

Ketiga, directive. Kebijakan dan program CSR dirumuskan secara top-down dan hanya berdasarkan misi dan kepentingan perusahaan (shareholders) semata. Program CSR tidak partisipatif sesuai prinsip stakeholders engagement yang benar.

Keempat, lip service. CSR tidak menjadi bagian dari strategi dan kebijakan perusahaan. Biasanya, program CSR tidak didahului oleh needs assessment dan hanya diberikan berdasarkan belas kasihan (karitatif). Laporan tahunan CSR yang dibuat Enron dan British American Tobacco (BAT), misalnya, pernah menjadi sasaran kritik sebagai hanya lip service belaka.

Kelima, kiss and run. Program CSR bersifat ad hoc dan tidak berkelanjutan. Masyarakat diberi “ciuman” berupa barang, pelayanan atau pelatihan, lantas ditinggalkan begitu saja. Program yang dikembangkan umumnya bersifat myopic, berjangka pendek, dan tidak memerhatikan makna pemberdayaan dan investasi sosial. CSR sekadar “menanam jagung”, bukan “menanam jati”.

CSR yang baik

CSR yang baik (good CSR) memadukan empat prinsip good corporate governance, yakni fairness, transparency, accountability, dan responsibility, secara harmonis. Ada perbedaan mendasar di antara keempat prinsip tersebut (Supomo, 2004). Tiga prinsip pertama cenderung bersifat shareholders-driven karena lebih memerhatikan kepentingan pemegang saham perusahaan.

Sebagai contoh, fairness bisa berupa perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas; transparency menunjuk pada penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu; sedangkan accountability diwujudkan dalam bentuk fungsi dan kewenangan RUPS, komisaris, dan direksi yang harus dipertanggung jawabkan.

Sementara itu, prinsip responsibility lebih mencerminkan stakeholders-driven karena lebih mengutamakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Stakeholders perusahaan bisa mencakup karyawan beserta keluarganya, pelanggan, pemasok, komunitas setempat, dan masyarakat luas, termasuk pemerintah selaku regulator. Di sini, perusahaan bukan saja dituntut mampu menciptakan nilai tambah (value added) produk dan jasa bagi stakeholders perusahaan, melainkan pula harus sanggup memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya itu (Supomo, 2004).

Namun demikian, prinsip good corporate governance jangan diartikan secara sempit. Artinya, tidak sekadar mengedepankan kredo beneficience (do good principle), melainkan pula nonmaleficience (do no-harm principle) (Nugroho, 2006).

Perusahaan yang hanya mengedepankan benificience cenderung merasa telah melakukan CSR dengan baik. Misalnya, karena telah memberikan beasiswa atau sunatan massal gratis. Padahal, tanpa sadar dan pada saat yang sama, perusahaan tersebut telah membuat masyarakat semakin bodoh dan berperilaku konsumtif, umpamanya, dengan iklan dan produknya yang melanggar nonmaleficience.***

Penulis, analis kebijakan sosial dan konsultan CSR, Pembantu Ketua I Bidang Akademik STKS Bandung.

8 Responses to “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”

Retno W Says:
March 31st, 2009 at 5:02 pm Terimakasih informasi tentang CSR, bila dimungkinkan apakan saya bisa mendapatkan lain mengenai seputar CSR sebagai bahan referensi saya dalam membuat tulisan, sekalilagi makasih banget sebelumnya, salam
[reply this comment]
agung Says:
April 11th, 2009 at 12:59 pm saya tertarik untuk mendalami tentang CSR, saya sampai skg belum menemukan PPnya, apakah saya bisa mendapatkannya dan buku2 apa saja yang menjadi referensi tentang CSR. terima kasih
agung_yadnya@yahoo.com
[reply this comment]
Santy Says:
April 27th, 2009 at 6:53 pm Saya belum memahami mengenai perusahaan yang memilik stakeholder, tanggung jawab apa saja pada stakeholder, biaya apa yang harus dilakukan dan pemesana apa yang harus dilakukan secara kontiniutas, mohon bantuannya ya!!
[reply this comment]
asmar Says:
August 7th, 2009 at 8:12 pm ASS…
saya sekarang melakukan penelitian mengenai pelaporan CSR dan membutuhkan data mengenai standar penilaian laporan CSR perusahaan yang diatur. mohon bantuannya.
terima kasih sebelumnya…
[reply this comment]
iyan Says:
August 12th, 2009 at 4:10 pm menarik juga yah CSR, tapi apakah csr dalam suatau kegiatan perusahaan ikut dalam tahapan kegiatan tersebut atau terpisah namun masih dalam satu kesatuan. contohnya gini misal tahapan dalam kegiatan itu ada pra, operasi, psca makasih kalau ada referensi yang bagus boleh dung ikutan nimbrung
[reply this comment]
ecy Says:
January 27th, 2010 at 1:59 pm saya tertarik tentang CSR ini. saya ingin tahu rancangan PP yang mengatur hal ini.timakasih
[reply this comment]
Seminar Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam pembangunan « Paskalispaskah's Blog Says:
February 10th, 2010 at 5:11 pm [...] Edi : 2008 : Tanggung Jawab Sosial Perusahaan : Harian Pikiran Rakyat Edisi 22 April [...]
jaeni Says:
February 16th, 2010 at 1:13 pm Walaupun sebenarnya secara teknis CSR di serahkan kepada perusahaan untuk melaksanakannya. Mungkin pemerintah jangan hanya membuat regulasi tentang csr tetapi harus mendorong dan mengevaluasi agar csr yang diberikan tepat guna dan tepat hasil jika tidak kebijakan perusahaan tidak berbuah kebajikan bagi masyarakat

Evolusi Teori Manajemen

SEJARAH PEMIKIRAN TENTANG MANAJEMEN

Pembahasan dan pemahaman perkembangan teori-teori manajemen sangat diperlukan guna memberikan landasan dalam pemahaman perkembangan teori manajemen selanjutnya. Setiap pandangan dalam teori manajemen akan membantu manajer untuk membuat keputusan-keputusan yang lebih efektif pada berbagai masalah yang berbeda dalam organisasi yang terus mengalami perubahan. Tiga pandangan utama tentang manajemen dapat dikelompokkan berdasarkan pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

• Pendekatan klasik (the classical approaches), yang dikenal sebagai aliran manajemen ilmiah (scientific management) dan teori organisasi klasik/prinsip-prinsip administrative (administrative principles) serta organisasi birokrasi (bureaucratic organization) yaitu pendekatan pada studi manajemen dengan prinsip-prinsip universal untuk berbagai situasi manajemen.

• Pendekatan sumber daya manusia (the human resources approaches), yang dikenal juga sebagai aliran perilaku, yaitu pendekatan pada studi manajemen tentang kebutuhan manusia, kerja kelompok serta peranan faktor-faktor social di tempat kerja.

• Pendekatan kauntitatif atau pendekatan ilmu manajemen (the quantitative or management science approaches), yaitu pendekatan pada studi manajemen dengan menggunakan teknik-teknik matematis dalam memecahkan masalah manajemen dalam sebuah organisasi.

• Pendekatan modern (modern approaches), yaitu pendekatan pada studi manajemen dengan pandangan system dan pemikiran kontingensi berdasarkan komitmen terhadap mutu dan kinerja yang tinggi

.1. Pendekatan Manajemen Klasik

Aliran klasik, terdiri dari :

a) Manajemen Ilmiah
Tokoh utama aliran ini adalah Frederick Winslow Taylor yang menulis buku “Scientific Management”. Taylor memberikan prinsip-prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen dan mengembangkan teknik-teknik untuk mencapai efisiensi.

Empat prinsip dasar manajemen ilmiah, yaitu :

1. Pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen, agar metode yang paling baik untuk pelaksanaan setiap pekerjaan dapat ditentukan

2. Seleksi ilmiah untuk karyawan, agar setiap karyawan dapat diberikan tanggung jawab atas suatu tugas sesuai dengan kemampuannya.

3. Pendidikan dan pengembangan ilmiah karyawan

4. Kerjasama yang baik antara manajemen dan karyawan
Teknik pencapaian efisiensi yang dikembangkan untuk melaksanakan prinsip-prinsiptersebut adalah studi gerak dan waktu, pengawasan fungsional, system upah perpotongan differensial, kartu instruksi, pembelian dengan spesifikasi dan standardisasi pekerjaan, peralatan, dan tenaga kerja.

b) Prinsip-Prinsip Administratif
Tokoh utama aliran ini adalah Henry Fayol, indsutrialis Perancis yang menulis buku “Administration Industriele et Generale”, mengemukakan lima unsur manajemen POACC (fungsionalisme Fayol)
Fayol membagi operasi perusahaan menjadi enam kegiatan yang saling bergantung yaitu :
1. Teknik, produksi dan manufacturing produk.
2. Komersial, pembelian bahan baku dan penjualan produk
3. Keuangan, perolehan dan penggunaan modal
4. Keamanan, melindungi para karyawan dan kekayaan perusahaan
5. Akuntansi, pelaporan dan pencatatan keuangan
6. Manajerial, penerapan fungsi POACC

Empat belas prinsip manajemen Fayol yaitu :

1. Pembagian kerja, spesialisasi meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja
2. Wewenang, hak untuk memberi perintah dan untuk dipatuhi
3. Disiplin, respek, dan ketaatan pada peranan dan tujuan organisasi
4. Kesatuan perintah, setiap karyawan hanya menerima intruksi tentang kegiatan tertentu dari seorang atasan.
5. Kesatuan pengarahan, operasi-operasi organisasi yang mempunyai tujuan yang sama harus diarahkan oleh seorang manajer dengan penggunaan satu rencana.
6. Meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan umum
7. Balas jasa, kompensasi untuk pekerjaan yang dilaksanakan harus adil bagi karyawan dan pemilik.
8. Sentralisasi, ada keseimbangan yang tepat antara sentralisasi (pengambilan keputusan terpusat) dan desentralisasi (memberikan peranan dalam pembuatan keputusan kepada karyawan
9. Rantai scalar, garis perintah dan wewenang yang jelas
10. Order, kebutuhan sumber daya harus ada pada waktu dan tempat yang tepat
11. Keadilan, harus ada persamaan perlakuan dalam organisasi
12. Kestabilan staff, tingkat perputaran karyawan yang tinggi tidak baik untuk perkembangan perusahaan.
13. Inisiatif, adanya kebebasan karyawan menjalankan pekerjaan sesuai rencana
14. Semangat korps, kesatuan adalah kekuatan, menekankan mendorong komunikasi lisan bila memungkinkan.
Marry Parker Follet memberikan pandangan terhadap prinsip-prinsip administratif dalam bukunya “Dynamic Administration : The Collected Papers of Mary Parker Follet” sebagai berikut :
• Tugas manajer adalah membantu karyawan untuk saling bekerja sama mencapai kepentingan-kepentingan yang terintegrasi
• Rasa memiliki terhadap perusahaan menciptakan rasa tanggung jawab kolektif
• Permasalahan dalam bisnis melibatkan banyak factor yang harus dipertimbangkan berkaitan dengan hubungan antar factor
• Pemberian pelayanan dan keuntungan perusahaan harus dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat

c) Teori Organisasi Birokratis, yang dikemukakan Max Waber menyatakan tentang konsep birokrasi yaitu : sebuah bentuk organisasi yang ideal dengan tujuan yang rasional serta sangat efisien yang didasarkan atas prinsip-prinsip yang masuk akal, teratur serta wewenang formal.

Beberapa karakteristik konsep birokrasi Weber, yaitu
• Pembagian tugas yang jelas,, pekerjaan ditentukan secara jelas menjadikan karyawan lebih terampil terhadap pekerjaan itu
• Hierarki wewenang yang jelas, posisi wewenang dan tanggung jawab ditentukan dengan jelas, setiap posisi melaporkan pada posisi lain yang lebih tinggi
• Aturan dan prosedur formal, petunjuk tertulis yang mengatur setiap perilaku dan keputusan dibuat secara formal
• Impersonal, aturan dan prosedur diterapkan secara menyeluruh, tidak ada yang mendapat perlakuan khusus
• Jenjang karier didasarkan atas kualitas, karyawan dipilih dan dipromosikan berdasarkan kemampuan dan kinerja, manajer harus karyawan yang professional.

1.2. Pendekatan Sumber Daya Manusia/Perilaku Manusia
Aliran ini muncul karena ketidakpuasan terhadap pendekatan klasik yang tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Aliran ini berusaha melengkapi dengan pandangan sosiologi dan psikologi.
Tokoh yang terkenal pada aliran ini adalah Elton Mayo, melalui percobaan yang dilakukan di pabrik Hawthorne terhadap kondisi kerja sekelompok karyawan, Mayo menemukan bahwa hubungan manusiawi diantara anggota terpilih maupun dengan peneliti (pengawas) lebih penting dalam menentukan produktivitas, perhatian khusus dari manajemen puncak mendorong peningkatan motivasi mereka, daripada perubahan variabel seperti upah, jam kerja atau periode istirahat. Fenomena ini dikenal sebagai “Hawthorne effect”.

Pandangan studi Hawthorne Effect memunculkan bidang studi perilaku organisasi yaitu studi tentang indivisu dan kelompok dalam organisasi diantaranya muncul teori kebutuhan manusia oleh Abraham Maslow terhadap lima tingkatan kebutuhan manusia, yaitu :

Teori tersebut berdasarkan atas dua prinsip, pertama prinsip deficit, kebutuhan yang telah terpenuhi berhenti menjadi motivator dalam perilaku, kedua prinsip berurutan, kelima kebutuhan tersebut berurutan seperti suatu hirarki, suatu kebutuhan disetiap tingkatan akan muncul jika kebutuhan ditingkat yang lebih rendah sudah terpenuhi.

Douglas McGregor memberikan pandangan berdasarkan studi Hawthorne dan Maslow, yaitu teori X dan teori Y tentang sifat manusia di tempat kerja :

Teori X berasumsi bahwa karyawan :

• Tidak suka bekerja
• Tidak mempunyai ambisi
• Tidak bertanggung jawab
• Enggan untuk berubah
• Lebih suka dipimpin daripada memimpin

Teori Y berasumsi bahwa karyawan :

Suka bekerja
• Mampu mengendalikan diri
• Menyukai tanggung jawab
• Penuh imajinasi dan kreasi
• Mampu mengarahkan diri sendiri

Manajer yang berasumsi bahwa karyawan bersifat X akan bersikap sangat mengatur dan berorientasi pada pengendalian. Sikap ini mendorong karyawan bersikap pasif, tergantung dan mempunyai rasa enggan.

Manajer yang berasumsi bahwa karyawan bersifat Y akan bersikap mendorong karyawan untuk berpartisipasi, bertanggung jawab dan merasa bebas dan kraetif dalam melakukan pekerjaan mereka.

1.3. Pendekatan Management Science
Aliran kuantitatif (management science), merupakan ilmu manajemen yang berdasarkan teknik-teknik matematis untuk pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, biasanya digunakan dalam kegiatan seperti penganggaran modal, manajemen aliran kas, scheduling produksi, pengembangan strategi produk, perencanaan program pengembangan sumber daya manusia dan sebagainya.

Langkah-langkah management science yaitu :
1. Perumusan masalah
2. Penyusunan suatu model matematis
3. Mendapatkan penyelesaian dari model
4. Pengujian model dan hasil yang didapatkan dari model
5. Penetapan pengawasan hasil-hasil
6. Pelaksanaan

Pendekatan manajemen kauntitatif mencakup karakteristik sebagai berikut ;
Konsentrasi pada pengambilan keputusan dan dampak akhir bagi tindakan manajemen
Penggunaan kriteria ekonomi dalam keputusan (biaya, pendpatan, deviden)
Penggunaan model matematis dengan hukum dan rumus yang canggih
Penggunaan computer untuk mempercepat proses

1.4. Pendekatan Manajemen Modern
Berkembangnya pendekatan dalam ilmu manajemen menunjukkan bahwa tidak ada satu teori yang dapat diterapkan secara universal dalam segala situasi. Perkembangan teori manajemen terus mengalami penyesuaian seiring tuntutan lingkungan organisasi yang berubah secara dinamis. Sehingga manajer dan organisasi harus menanggapi perbedaan-perbedaan tersebut melalui strategi manajerial memberi kesempatan terhadap perkembangan sejumlah bakat dan kemampuan anggota-anggota organisai. Landasan utama pendekatan ini adalah manajemen sebagai system dan manajemen dengan pendekatan kontingensi.
1) Pendekatan Sistem (System Approaches)
Pendekatan system dalam manajemen artinya memandang organisasi sebagai suatu satu kesatuan yang menyeluruh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubngan dan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas. Pada dasarnya system merupakan sub system-sub system yang saling berhubungan dan saling bergantung.
Manajemen memandang system sebagai system tertutup dan system terbuka. Manajemen system tertutup memusatkan pada hubungan-hubungan dan konsistensi internal (kesatuan perintah, rentang kendali, wewenang dan delegasi) sedangkan system terbuka mempertimbangkan pengaruh lingkungan, tetapi secara fungsional tidak menghubungkannya dengan konsep-konsep dan teknik-teknik manajemen yang mengarahkan ke pencapaian tujuan.

2) Pendekatan Kontingensi (Contingency Approaches)
Pendekatan ini memandanga bahwa tugas manajer adalah mengidentifikasikan teknik mana pada situasi tertentu, di bawah keadaan tertentu dan pada waktu tertentu akan membantu pencapaian tujuan manajemen.
Perbedaan kondisi dan situasi membutuhkan aplikasi dan teknik manajemen yang berbeda, karena tidak ada teknik, prinsip dan konsep universal yang dapat diterapkan dalam seluruh kondisi. Pendekatan ini memasukkan variable-variabel lingkungan dalam analisanya, karena perbedaan kondisi lingkungan akan memerlukan aplikasi konsep dan teknik manajemen yang berbeda pula.

PANDANGAN UTAMA TENTANG MANAJEMEN

Pendekatan Klasik : Manajemen Ilmiah, Prinsip-Prinsip Administratif, Teori Organisasi Birokratis

Pendekatan SDM : Hawthorne EffectàTeori Maslow, Teori X dan Teori Y

Pendekatan Kuantitaif

Pendekatan Modern : Pendekatan Sistem, Pendekatan Kontingensi

Sumber :
http://datakuliah.blogspot.com/2009/09/evolusi-teori-manajemen-dan-dinamika.html

Sumber Gambar:
http://trendsupdates.com/the-endless-and-useless-debate-on-leadership-vs-management/

Wednesday, September 29, 2010

Masih Ada Limbah Aki Bekas

Masih Ada Limbah Aki Bekas

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

8 Responses to “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”

Evolusi Teori Manajemen

evolusi teori manajemen